KEP-67/PJ/2025: Relaksasi CORETAX DJP
Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-67/PJ/2025:
DJP memberikan penghapusan sanksi administratif (PSA) atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak yang terjadi akibat implementasi CoreTax DJP sejak 1 Januari 2025.
Mengapa Ada Relaksasi Ini?
Karena perubahan sistem bisa menyebabkan keterlambatan yang bukan kesalahan WP, maka sanksi administratif dihapus sebagai bentuk toleransi.
Berikut merupakan Sanksi Administratif yang di hapus:
- Keterlambatan Pembayaran/Penyetoran Pajak
PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26 (Masa Pajak Januari 2025).
PPh 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah/bangunan (Masa Pajak Desember 2024 & Januari 2025).
PPN & PPnBM (Masa Pajak Januari 2025).
Bea Meterai yang dipungut pemungut (Masa Pajak Desember 2024 & Januari 2025).
Keterlambatan Penyampaian SPT:
SPT Masa PPh 21/26 & SPT Masa PPh Unifikasi (Masa Pajak Januari – Maret 2025).
SPT Masa PPN (Masa Pajak Januari – Maret 2025).
SPT Masa Bea Meterai